BerandaCovidPerpat Natuna Soroti Pemberlakuan PPKM tanpa Solusi Pemerintah

Perpat Natuna Soroti Pemberlakuan PPKM tanpa Solusi Pemerintah

- Advertisement -spot_img

Penerapan PPKM akan sangat berdampak langsung Kepada ekonomi masyarakat di Natuna dan Kepri

Riyan Andriananda

BEnews.co.id, NATUNA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah Pusat di Jakarta khusus untuk pulau Jawa dan Bali, yang akhirnya juga diberlakukan di beberapa wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam dan Tanjung pinang, menuai beragam komentar dari masyarakat.

IMG 20210717 222126
Ketua DPD Perpat Natuna, Riyan Andrianan

Ketua DPD Perpat Natuna, Riyan Andriananda menanggapi aturan Peraturan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah Pusat, dan diberlakukan juga di Kepri.

Menurutnya, khusus untuk daerah Kepri yang masih zona kuning dan zona hijau dari covid-19 untuk tidak “Latah” melaksanakan aturan itu bulat-bulat atau keseluruhan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial ditengah masyarakat Kepri.

BACA JUGA:  PH Ajukan Permohonan Pemantauan dan Pengawasan kepada Kepala Bawas MA dan Ketua PT Surabaya

Ryan memberikan gambaran, Penerapan PPKM akan sangat berdampak langsung Kepada ekonomi masyarakat di Natuna dan Kepri, disamping kondisi geografis Kepri yang terdiri dari lautan, praktis penghasilan daerah ini hanya dari sektor parawisata dan industry yang tentu akan berdampak langsung, jika kemudian diberlakukan PPKM tanpa kajian dan Stimulus ekonomi bagi masyarakatnya,” terang Ryand melalui sambungan seluler, Sabtu (17/07)

“Pemerintah daerah harus mencarikan solusi kepada masyarakat, Jikalau aturan PPKM itu “ngotot” harus di terapkan di daerah,” tegas Ryand.

BACA JUGA:  Amsakar Achmad Ingatkan Vaksinasi untuk kalangan pekerja Sangat Mendesak Dilakukan

Dilanjutkannya, Pedagang kaki lima dan toko yang ditutup, mereka makan apa kalau tempat usahanya di tutup, apakah pemerintah membantu mereka atau mengasih mereka makan ? kan tidak ?,” Ulas Ryand.

Begitu juga dengan pengguna jln raya yang dibatasi dan di alihkan, ” kalau kita pikir secara akal sehat, justru Penyekatan tersebut akan menjadi cluster penyebaran covid-19 baru, karena justru akan menimbulkan kemacetan dan antrian, dan kerumunan” bebernya.

Lebih lanjut Ryand mengharapkan, Pemerintah seharusnya menertibkan kerumunannya, jangan malah membuat kerumunan dengan berbagai kebijakan yang justru menekan masyarakat kecil yang sudah ngos-ngosan.

BACA JUGA:  Vaksin Tahap ke II Untuk TNI, Polri Cukup untuk 180 Orang Saja

“Dimana sumber virus itu menular, bukan melarang orang bejualan atau berusaha dan bepergian, kecuali pemerintah membantu membiayai kehidupan mereka.terserahlah…. repot nanti urusannya, Percaya deh,” ulasnya.

“Kalau PNS mereka ada gajinya tiap bulan mungkin tidak begitulah terasa sulitnya, bagaimana dengan masyarakat biasa” sudah pasti kalau tidak bekerja atau berusaha ya tidak makan, jangan pemberlakuan PPKM ini, justru menjadi pemantik amarah masyarakat terhadap persoalan yang sudah berkepanjangan ditengah masyarakat dengan berbagai persoalan terkait covid 19 ini,” pungkas Ryand Memgakhiri. (Ardie Wildmar)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -Logo
https://youtu.be/Mu0GJXRRicY
Stay Connected
Must Read
- Advertisement -Iklan
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here