BerandaBisnisKLHK dan BP Batam Harus Amankan Drainase Alam di KPLI

KLHK dan BP Batam Harus Amankan Drainase Alam di KPLI

- Advertisement -spot_img
Azhari Hamid : Ketua Komite Perlindungan Lingkungan Hidup (KPLHI) Kota Batam

BEnews.co.id, BATAM – Sebagaimana diketahui dalam dua pekan belakangan ini banyak pihak menyoroti permasalahan banjir yang terjadi didalam kawasan KPLI B3 Kabil. Penyebab nya dari beberapa sumber yang KPLHI himpun berasal dari kegiatan cut and fill dan penutupan saluran alam oleh pihak PT. Wiraraja Tangguh (PT. WT).

Salah dan ulah siapa ?

Dalam kesimpulan tripartit (KLHK-BP dan PT. WT), pihak Pemerintah meminta kesediaan PT. WT untuk membuka timbunan yang menyekat saluran alami yang menuju kelaut, tetapi, tetapi pihak PT. WT menolak dengan alasan air yang keluar dari KPLI B3 mengandung limbah dan informasi terbaru sudah dilakukan sampling uji kualitas air permukaan tinggal menunggu hasil yang sebaiknya juga nanti masyarakat dapat mengetahui juga hasil uji lab tersebut.

BACA JUGA:  Ketua DPD RI Minta Pemerintah Kurangi Jumlah Daerah Tertinggal
IMG 20210418 WA0005
Genangan banjir di lokasi KPLI kabil

KLHK menurut kami sudah tepat tanggap darurat yang dilakukan dengan melokalisir air yang tercemar ke dalam kawasan IPAL KPLI untuk dilakukan pengelolaan.

Yang menjadi pertanyaan kami KPLHI Kota Batam adalah keberatan PT. WT tidak mau membuka timbunan yang menutupi saluran alam eksisting dan pasti juga akan terus berdampak terhadap KPLI B3 jika hujan kembali turun dengan curah yang sangat tinggi.

BACA JUGA:  Hutan Bandara Hang Nadim Terbakar
IMG 20210418 WA0004
KPLI Kabil banjir

Informasi yang kami terima juga bahwa lahan yang sedang dikelola (cut n fill) oleh PT. WT adalah lahan sengketa dengan PT. Tria Talang Emas (PT. TTE) dimana putusan TUN tingkat pertama PT. TTE memenangkan gugatan atas BP Batam dan tergugat intervensi PT. WT. Hal ini akan menjadikan persoalan tersendiri, karena jika KLHK lambat dan lalai menyikapi dan proses gugatan balik BP Batam, maka situasi lahan cut n fill dipastikan dalam status quo sehingga akan menyebabkan semua pihak akan lepas tanggung jawab terhadap lingkungan. Jika hal tersebut terjadi maka kami meminta BP Batam harus bertanggung jawab penuh dalam pencegahan banjir di KPLI nantinya.

BACA JUGA:  Silaturahmi Ke Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik

Satu hal yang penting juga harus segera diantisipasi adalah mencabut kepemilikan lahan yang bersempadan dengan saluran alami yang saat ini di timbun oleh PT. WT dan dijadikan sebagai area konservasi perlindungan saluran/drainase. Siapapun nanti nya yang memenangkan gugatan terhadap lahan tersebut KPLHI Kota Batam meminta kepada BP Batam untuk menjadikan lahan tersebut sebagai kawasan penyangga dan bantaran dari drainase.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -Logo
https://youtu.be/Mu0GJXRRicY
Stay Connected
Must Read
- Advertisement -Iklan
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here