BerandaBisnisSurati Ombudsman, Pemkab Karimun Berkomitmen Bayar Utang Berbagai Proyek

Surati Ombudsman, Pemkab Karimun Berkomitmen Bayar Utang Berbagai Proyek

- Advertisement -spot_img

Namun sampai saat ini belum bisa dibayarkan karena menunggu dana transfer pusat dan Penerimaan PAD Karimun.

Demikian disampaikan oleh Sekertaris Daerah Pemkab Karimun Firmansyah

BEnews.co.id, KEPRI – Terkait desakan agar Pemkab Karimun bayar utang, Ombudsman Perwakilan Kepri, menyampaikan release nomor : B/0099/HH.02.07-05/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 tentang jawaban komitmen Pemkab Karimun untuk membayarkan utang berbagai kegiatan proyek tahun 2020 yang dilaksanakan oleh sejumlah kontraktor.

IMG 20210608 WA0005 1
Ombudsman Republik Indonesia , Kepala Perwakilan Provinsi Kepri. Dr.Lagat Parroha Patar Siadari, S.E, M.H (Photo : Dokumen Humas Ombudsman Kepri)

Pada intinya utang-utang tersebut benar diakui adanya dan telah dianggarkan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2020 lalu. Namun karena penanganan covid-19 yang mengharuskan merefocusing anggaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat sehingga menjadi pembayaran tertunda tahun ini. Pada prinsipnya Pemkab mengakui hal tersebut sebagai kewajiban untuk dibayarkan, sehingga dianggarkan pembayarannya tahun anggaran 2021. Namun sampai saat ini belum bisa dibayarkan karena menunggu dana transfer pusat dan Penerimaan PAD Karimun.
Demikian disampaikan oleh Sekertaris Daerah Pemkab Karimun Firmansyah dałam suratnya nomor. 900/BPK-04/VI/1065/2021 kepada Ombudsman Perwakilan Kepri.
Sekretaris Daerah menjelaskan dałam suratnya bahwa besaran nilai proyek yang tertunda bayar tahun 2020 adalah sebesar Rp55.139.178.627.- (Lima puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Penyebab tertunda bayar proyek tersebut akibat perubahan kebijakan pusat terkait penganggaran pendanaan covid-19 dan tunda salur dana.

BACA JUGA:  Ketua BNSP RI Resmi Menetapkan Asesor Kompetensi di Lingkungan Pers Indonesia

Proyek yang belum dibayarkan sudah dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, Karena keterbatasan penerimaan daerah maka dimungkinkan pembayaran proyek tersebut mulai diangsur ada tahun 2021, setelah adanya:
a. Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.
b. Hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun; dan
c. Ketersediaan Uang di Kas Daerah.
Pemkab Karimun mengakui ada sejumlah kendalan yang dihadapi dalam menyelesaikan persoalan utang tertunda bayar ini, yakni : Kendala pembayaran yang dihadapi, yakni
a. danya perubahan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasidikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga perlu dilakukan mapping karena anggaran belanja pada tahun 2020 masih menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerall
b. Perubahan sistem penginputan data menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD).

BACA JUGA:  Dewan pengawas BP Batam, Akhirnya Secara Resmi Dibubarkan
IMG 20210616 133247
Kantor Bupati Karimun (Photo : Istimewa)

c. Masuknya dana ke Kas Daerah yang bersumber dari Dana Transfer maupun Dana PAD tidak sekaligus di awal tahun, sudah terjadwal baik per triwulan maupun per bulan sesuai sumber pendapatan.
Dengan penjelasan yang disampaikan pemkab Karimun ke Ombudsman Perwakilan Kepri melalui Sekda, maka polemik seputar pembayaran tertunda kegiatan proyek di Karimun menemui titik terang, dimana Pemkab Karimun akan berkomitmen mengangsur utang kegiatan proyeknya kepada para kontraktor dengan ketentuan menunggu dana masuk kekas daerah. Anggaran Pemkab Karimun tahun 2021 selain membayar utang juga untuk membiayai belanja rutin maupun wajib seperti gaji, tpp, listrik, dll yang tidak dapat ditunda.
Sampai dengan hari ini sudah 60% terbayarkan tunda bayar.***

BACA JUGA:  Amsakar Achmad Ingatkan Vaksinasi untuk kalangan pekerja Sangat Mendesak Dilakukan

Sumber : OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kepri.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -Logo
https://youtu.be/Mu0GJXRRicY
Stay Connected
Must Read
- Advertisement -Iklan
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here