BerandaHot NewsHakim Ketua, Azzahrani SH MH, Mengaku Heran dengan Ketidakhadiran Penggugat.

Hakim Ketua, Azzahrani SH MH, Mengaku Heran dengan Ketidakhadiran Penggugat.

- Advertisement -spot_img

Sebagai Pemohon, Justru Pemko Tanjungpinang Tak Hadir di Sidang PTUN Tanjungpinang di BAtam

BEnews.co.id, TANJUNG PINANG – Aneh Bin Ajaib, Sebagai Pemohon, Justru Pemko Tanjungpinang Tak Hadir di Sidang PTUN Tanjungpinang. Persoalan Sholikin, warga Jalan Soekarno Hatta Tanj waungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang berperkara dengan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, atas upaya banding Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan surat permintaan/nomor perkara : 16/G/KI/2021/PTUN.TPI, tanggal 29 Juni 2021. berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di kota Batam Provinsi Kepri.

IMG 20210810 WA0025
Suasana kantor Pengadilan Tata usaha Negara Tanjung Pinang

Pasalnya, pihak Termohon (Pemko Tanjungpinang-red), kalah dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepri beberapa waktu lalu. Sebagaimana tertuang dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 001/II/KI-Kepri-PS/2021 Tanggal 16 Juli 2021 Namun, Pemko Tanjungpinang Banding.

Sehingga, persoalan tersebut sampai ke PTUN. Sesuai surat undangan dari PTUN Tanjungpinang kepada Sholikin, bahwa sidang banding atas putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau akan digelar pada hari Senin tanggal (09/08/2021) Pukul 09.30 Wib di PTUN Tanjungpinang.

Menunjukkan kedisiplinan dan taat terhadap hukum, Sholikin didampingi dua orang rekannya, datang memenuhi undangan tersebut. Senin (09/08/2021), berkisar pukul 09.24 wib, Sholikin tiba di kantor PTUN Tanjungpinang di Batam. Sesuai kebiasaan di kantor itu, setiap tamu yang datang, wajib mengisi buku tamu.

BACA JUGA:  PPWI Ucapkan Selamat dan Sukses kepada LSP Pers Indonesia

Sama halnya dengan Sholikin. Usai mengisi buku itu, warga Tanjungpinang ini pun disuruh menunggu sekejap. Artinya, Sholikin diminta bersabar untuk menunggu pihak Pemohon (Pemko Tanjungpinang) datang ke tempat itu. Herannya, ditunggu sampai satu jam, pihak Pemko atau Kuasa Hukumnya yang ditunggu tak kunjung datang. Sementara, dari gestur Sholikin saat menunggu, tampak mulai dirasuki rasa bosan karena tak Batang hidung pemohon, tak kunjung terlihat menghadiri sidang tersebut.

Memasuki waktu sekitar pukul 10.45 wib, petugas di Pengadilan itu memanggil Sholikin untuk masuk ke ruang sidang. Karena, proses sidang akan dimulai. Dipimpin Hakim Ketua, Azzahrani SH MH, didampingi dua Hakim anggota, Hari Purnomo, SH dan Vivi Ayunita Kusumandari, SH, serta seorang Panitera bernama Sry Agustina Tarigan, SH, sidang pun dimulai.

Meskipun tanpa dihadiri oleh pemohon. Persidangan yang hanya dihadiri Sholikin sebagai termohon, tampak hening, Sholikin dicecar beberapa pertanyaan, dan semua pertanyaan dijawab dengan tegas dan lugas oleh Sholikin.

BACA JUGA:  Ketum PPM Mengutuk Keras Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar

Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan, terlihat kurang bersemangat saat menggelar persidangan. Soalnya, yang hadir hanya termohon. Bahkan, Azzahrani SH MH mengatakan, “saya heran juga melihat mereka ini, Padahal, mereka (Pemko Tanjungpinang….red) sebagai pemohon. Tapi, justru mereka yang tak datang, “keluh ketua Majelis Hakim.

Sebelum menutup persidangan, Ketua Majelis Hakim menyebutkan, bahwa persidangan itu akan digelar kembali pekan depan (16/08/2021). Sebelum persidangan ditutup, Sholikin mengatakan, “Sesuai jadwal yang tertulis di surat undangan dari kantor PTUN ini kepada saya, bahwa waktu yang ditentukan dalam persidangan adalah pukul 09. 30 wib. Dan saya selaku warga negara yang patuh akan aturan dan hukum, tepat waktu sampai ke persidangan ini. Sementara mereka, sampai sidang ini digelar, belum juga kelihatan. Padahal, mereka yang memohon ke PTUN Tanjungpinang ini, “Sholikin menegaskan.

Jika dilihat dari sikap pejabat Pemko Tanjungpinang atau Kuasa Hukum yang dipercaya mengikuti persoalan ini, sepertinya kurang kooperatif, dan terkesan masih rendah dalam kedisiplinan. Justru dinilai lalai dan terkesan kurang menghargai Institusi hukum. Yaitu Pemko Tanjungpinang, melalui Atasan PPID yang mengajukan banding ke PTUN Tanjungpinang atas putusan Komisi Informasi Provinsi Kepri beberapa waktu yang lalu.

BACA JUGA:  Ketua PWI Sumut Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Wartawan di Siantar.

Beberapa aktifis LSM dan Aktifis media yang mengikuti persoalan ini mengaku kecewa dengan sikap yang dipertontonkan pemerintahan pemko Tanjung pinang.

“untuk apa melakukan permohonan kalau tak menghadiri sodang ?, Kalau hanya karena persoalan gengsi atau gagah-gagahan saja, sebaiknya fokus kepada penanganan persoalan yang mendera seluruh masyarakat sekarang, jangan buang-buang anggaran dan waktu,” gerutu Bodiono, ketua salah satu organisasi wartawan yang tinggal di Kepulauan Riau mengungkapkan kekecewaannya.

Screenshot 20210810 102445
Yusdianto Ketua DPW LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA)

Hal tidak jauh berbeda dikatakan Yusdianto, ketua DPW lembaga swadaya masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (Lsm Gempita ) mengatakan, seharusnya Pemko Tanjungpinang tidak perlu melakukan banding, hanya membuang uang rakyat, lebih bagus kalau ada dana untuk memakai pengacara atau biaya dalam sidang PTUN tersebut di berikan kepada anak yatim piatu atau membantu masyarakat saat situasi seperti sekarang ini, masyarakat hanya meminta transparan penggunaan anggaran Publikasi, Ya di kasi saja datanya, kenapa harus banding, kan itu untuk keterbukaan penggunaan uang Negara, kenapa harus ditutupi, masyarakat makin curiga kalau sikap Pemko Tanjungpinang seperti ini,” komentarnya.(***)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -Logo
https://youtu.be/Mu0GJXRRicY
Stay Connected
Must Read
- Advertisement -Iklan
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here