BerandaKepriBatamErison : Tidak cuti sebelum pendaftaran, seharusnya di diskualifikasi dari Pencalonan

Erison : Tidak cuti sebelum pendaftaran, seharusnya di diskualifikasi dari Pencalonan

- Advertisement -spot_img
Batam| BENEWS.co.id – “Pengunduran diri cawako sebagai Kepala BP Batam wajib dilakukan sebelum pendaftaran sebagai cawako, bila tidak maka ini adalah sebuah pelanggaran dan KPU Batam harus melakukan diakualifikasi/ pembatalansebagai calon.” kata mantan Komisioner KPUD Batam, Ericsson, STiP.

Sebelum Menurut Erison, Jabatan Walikota berbeda dengan Kepala BP. Sebagai petahana, Walikota Batam yang akan maju pada Pilkada 2020 harus cuti selama masa kampanye, yakni selama 71 hari.” Hal ini untuk menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020.” ujarnya.

BACA JUGA:  Cak Ta'in Laporkan Ansar ke Bawaslu, Janji Motor untuk RT/RW itu Pidana Pemilukada

Lebih lanjut Ericsson menjelaskan, dengan cuti walikota itu kemudian diperlukan adanya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah di Pemko Batam. Masa cuti petahana yakni mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

Namun hal berbeda dengan posisi sebagai Kepala BP Batam. BP Batam itu adalah Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa. BP Batam adalah BLU Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:  Sejarah Perusahaan, Kiprah Pengelolaan Ketenagalistrikan untuk Melayani Kebutuhan Listrik Masyarakat Batam

” Kepala BLU harus independen, terbebas dari kepentingan politik apalagi Partai Politik. Maka sebagai Kepala BP Batam cawako wajib mundur, untuk menghindari abuse of power.” jelas Erison.

Ditambahkan Erison, ada banyak aturan dan ketentuan yang dilanggar dalam hal ini. Posisinya sekarang tinggal bagaimana pihak berkepentingan memahami dan menindaklanjuti persoalan ini. ” wah, kalau diuraikan bisa 5 lembar halaman folio loh. Jadi wa ni piro, hehehe, ” selorohnya.

Sebelumnya Ketua LSM Kodat86, Cak Ta’in Komari menyarankan agar pihak-pihak terkait melakukan PTUN, agar polemik soal Jabatan HMR yang masih dijalankan hingga saat ini itu tidak menjadi perdebatan.

BACA JUGA:  Gerai Vaksin Polsek Bengkong, Targetkan 200 Dosis Perhari

Hal yang senada juga disampaikan Anggota Tim Tekhnis BP Batam, Taba Iskandar SH.MH. Praktisi partai Golkar yang duduk di DPRD Provinsi itu menyatakan cuti walikota menjadikan tidak sahnya jabatan HMR sebagai Kepala BP Batam. ” aturan nya sangat jelas kok, gak usah diputar-putar.” katanya. ***

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -Logo
https://youtu.be/Mu0GJXRRicY
Stay Connected
Must Read
- Advertisement -Iklan
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here