BerandaHot NewsDebt Collektor Menarik Unit Secara Paksa, Ketua DPD YALPK Kepri Turun...

Debt Collektor Menarik Unit Secara Paksa, Ketua DPD YALPK Kepri Turun Tangan

- Advertisement -spot_img

mobil saya di buntuti oleh debt kolektor, DI depan hotel instar mobil dicegat dan disuruh serahkan kepada mereka

-Ibu Herlina-

BENEWS.CO.ID | BATAM – BELUM usai masalah COVID-19, Batam masih dalam status Level 3, namun Debt Collektor tetap ngotot dengan aksinya, yang semakin hari semakin merajarela menarik unit secara paksa masih terus terjadi dan berlanjut.

IMG 20210928 WA0037
Faridah  Sambiring Ketua DPD YALPK Kepri

Meskipun sudah ada Dalam putusan bernomor 18/PUU-XVII/2019, MK menyatakan selama ini tak ada tata cara pelaksanaan eksekusi atau penarikan barang leasing jika kreditur melewati tenggat pembayaran.

BACA JUGA:  Direktur Utama Perhutani, Memberikan Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Lumajang

Seperti yang di alami ibu Eti Herawati yang mobil nya di buntuti oleh debt kolektor dan di minta untuk menyerahkan mobilnya, di depan hotel instar yang dimana mobil nya di cegat oleh debt kolektor itu. 28/09/2021.

Kepada BENEWS Herawati mengatakan mereka membuntutinya, mobil saya dari city walk sampai ke depan hotel central, terus mereka meminta saya untuk menyerahkan mobile saya kepada mereka, dan menerima uang 10 jt sebagai kompensasi.

BACA JUGA:  Bersama Kasal Tutup Dikmaba dan Dikmata, Endang Ber- Nostalgia.

“Saya tidak Mau, terus saya menghubungi ibu Faridah’ dari lembaga perlindungan konsumen,” Isak Herawati.

Dilanjutkannya, mereka tetep memaksa sampai ibu paridah dari YALPK itu datang, katanya.

Sering kejadian penarikan secara paksa dan semena mena oleh Debt Collector dan membuat resah Debitur.

Faridah  Sambiring Ketua DPD YALPK Kepri dilokasi kejadian kepada BENEWS mengatakan: tidak boleh ada penarikan sepihak oleh debt kolektor kepada debitur sebelum ada keputusan oleh pengadilan. Paridah  Sambiring

BACA JUGA:  Kebocoran Oli Tanker Kapal ARK Prestige, Perusahaan Abaikan Keluhan Warga Pesisir.

Ketua DPD YALPK Kepri itu ” meminta Kebijakan Pemerintah RI terkait adanya fainance maupun eksternal pihak ketiga dalam menarik unit debitur yang sudah terlambat di situasi Covid ini sangat menyulitkan konsumen sebab tidak adanya terapan Undang-undang  Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 selama ini.

Sebab pemerintah dalam hal ini Presiden sudah mengeluarkan peraturan lewat media publik seperti Televisi, media cetak serta online untuk memberikan kelonggaran kepada para debitur”tuturnya.

Ketua DPD YALPK Kepri mengharapkan kepada pemerintah supaya lebih melihat dan meneliti lagi aturan-aturan fainance yang kerap kali melakukan tindakan sepihak kepada masyarakat(Ardie W)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -Logo
https://youtu.be/Mu0GJXRRicY
Stay Connected
Must Read
- Advertisement -Iklan
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here