BerandaDaerahDana Bantuan PKH Disunat, Ketua DPRD Sergai Janji Telusuri.

Dana Bantuan PKH Disunat, Ketua DPRD Sergai Janji Telusuri.

- Advertisement -spot_img

“Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya diarahkan Pendamping PKH agar mengambil uang bantuan PKH tersebut melalui agen dirumah Ketua kelompok di Dusun II”

– Erliana Saragih –

BEnews.co.id, SUMUT – Sudah 3 Bulan lamanya, Oknum Pendamping PKH Kecamatan Tebing Tinggi Hamdani, Diduga ‘sunat’ atau memotong dana penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tidak jelas kelanjutannya dan terdapat dugaan ditutupi oleh Kordinator Wilayah 3 PKH Sumatera Utara, Kamis (22/07).

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sergai, dr. M.Riski Ramadhan Hasibuan, SH, SE, MKM saat dikonfirmasi wartawan melalui Whatsapp mengatakan masalah tersebut akan dirinya sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Sergai dan perlahan akan telusuri sejauh mana penanganannya.”Nanti saya sampaikan dengan Kadis Sosial Sergai, dan saya telusuri lebih lanjut ya bang,”ujarnya menjawab BEnews.co.id.

BACA JUGA:  BIN Kembali Vaksin Warga Binjai dan Deli Serdang

Sebelumnya, Kurnia yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah 3 PKH Sumut pernah dikonfirmasi prihal masalah pemotongan dana PKH di Sergai, namun tak membalas.

Diketahui, kasus pemotongan Dana PKH bermula pada Jumat (9/4/2021) sore melalui telepon selulernya, Erliana Saragih, Warga Dusun II, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi mengatakan bahwa penyaluran bansos PKH Tahap II tahun 2021 yang dilaksanakan beberapa minggu lalu diduga ada kejanggalan, ia dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya diarahkan Pendamping PKH agar mengambil uang bantuan PKH tersebut melalui agen dirumah Ketua kelompok di Dusun II, Desa Naga Kesiangan.

BACA JUGA:  Tak Tersentuh Hukum, Ini 5 Lokasi Judi Tembak Ikan Beromset Puluhan Juta di Belawan

“Pada penyaluran tersebut Saldo saya yang masuk ke KKS sebesar Rp1.625.000.- Namun yang saya terima dari Pendamping PKH hanya Rp.725.000,- ketika saya tanyakan mengapa diberikan segitu, Sisanya Rp 900.000, dimana pak, kata bapak pendamping itu bukan hak saya lagi dan akan dikembalikan ke Kas Negara. Padahal saat ‘digesek’ di mesin EDC saldonya semua masuk dan ditarik,”ujarnya.

BACA JUGA:  Belia dari Tanjung Batang Natuna lolos ke Fakultas Hukum UI

Dugaan Pemotongan dana PKH tersebut juga ditanyakan sebelumnya kepada Plt Kepala Dinas Sosial pada saat itu dan beliau mengatakan, “akan kita berikan sanksi terutama Surat Peringatan (SP) dan juga akan kita evaluasi,” tegas Plt Kepala Dinas Sosial Sergai, Elinda Sitianur kepada media, Senin (12/4/2021) kemarin.

Dari Pengamatan media sampai hari ini (3 bulan) kasus pemotongan dana KPM PKH Kecamatan Tebing Tinggi seolah diam bak ditelan bumi dan Dana tersebut belum dikembalikan kepada yang berhak.

(RIZKY ZULIANDA)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -Logo
https://youtu.be/Mu0GJXRRicY
Stay Connected
Must Read
- Advertisement -Iklan
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here