BerandaHot News4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI

4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI

- Advertisement -spot_img
Batam | BENEWS.co.id РEmpat (4) Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI.Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Natuna,Pemerintah Kabupaten Lingga, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah sepakat untuk bersinergi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang dilaksanakan pada hari ini Kamis, (16/12 2021) di Batam Center, Kota Batam-Kepulauan Riau.

IMG 20211216 WA0053 IMG 20211216 WA0043

Sinergi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan ini dihadiri langsung Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia lr.Jemsly Hutabarat,SE,MM, Bupati Lingga, Bupati Kepulauan Anambas,Wakil Bupati Natuna dan Inspektur Pemerintah Daerah Kota Batam. Juga disaksikan Langsung
oleh Gubemur Provinsi Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad, SE.MM,. Bupati, Kepala OPD Pemda Kota/Kabupaten, dan pimpinan instansi vertikal lainnya se – Kepulauan RIau.

BACA JUGA:  Tembok Pembatas Kantor BLK Longsor, Dinas Terkait Tutup Mata, Pengguna Jalan Was-Was
4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI
4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada saat acara kegiatan ini menyampaikan ruang lingkup kerjasama ini adalah :
1. Pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Percepatan penanganan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
Koordinasi perkembangan pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAIIP) den Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia
4. Pertukaran data dan /atau informasi;
5. Sosialisasi dan diseminasi;
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sedangkan harapan Pasca Kesepakatan ditandatangani adalah
1. Agar terciptanya sinergi kerja yang baik antara Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan RIau dengan Pemerintah Daerali dalam pengawasan Pelayanan Publik
2. Agar semua kepala daerah menjadikan sektor pelayanan publik menjadi program skala prioritass dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
3. Agar semua kepala daerah melakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik diwilayahnya.

BACA JUGA:  Gubernur Ansar Sambut Kafilah Kepri Berhasil Membawa Prestasi Terbaik ke-7 Se-Indonesia.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kata sambutannya sebagai pewakilan dari pemerintah daerah yang melaksanakan Nota Kesepakatan ini juga menyampaikan bersama.

“Ombudsman RI memberikan kekuatan kepada semun pimpinan daerah agar memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standarisasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, harapan setelah penandantanganan ini, Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten/ Kota memberikan pelayanan publik yang balk kepada daerahnya.”(***)

BACA JUGA:  DPD KNPI Se-Kepri Menolak Keras MUSDA 27 Desember 2021
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -Logo
https://youtu.be/Mu0GJXRRicY
Stay Connected
Must Read
- Advertisement -Iklan
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here