banner 728x250

4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI

4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI
4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI
banner 468x60
Batam | BENEWS.co.id – Empat (4) Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI.Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Natuna,Pemerintah Kabupaten Lingga, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah sepakat untuk bersinergi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang dilaksanakan pada hari ini Kamis, (16/12 2021) di Batam Center, Kota Batam-Kepulauan Riau.

Sinergi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

banner 336x280

Kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan ini dihadiri langsung Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia lr.Jemsly Hutabarat,SE,MM, Bupati Lingga, Bupati Kepulauan Anambas,Wakil Bupati Natuna dan Inspektur Pemerintah Daerah Kota Batam. Juga disaksikan Langsung
oleh Gubemur Provinsi Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad, SE.MM,. Bupati, Kepala OPD Pemda Kota/Kabupaten, dan pimpinan instansi vertikal lainnya se – Kepulauan RIau.

4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI
4 Pemerintah Daerah di Kepri Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada saat acara kegiatan ini menyampaikan ruang lingkup kerjasama ini adalah :
1. Pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Percepatan penanganan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
Koordinasi perkembangan pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAIIP) den Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia
4. Pertukaran data dan /atau informasi;
5. Sosialisasi dan diseminasi;
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sedangkan harapan Pasca Kesepakatan ditandatangani adalah
1. Agar terciptanya sinergi kerja yang baik antara Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan RIau dengan Pemerintah Daerali dalam pengawasan Pelayanan Publik
2. Agar semua kepala daerah menjadikan sektor pelayanan publik menjadi program skala prioritass dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
3. Agar semua kepala daerah melakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik diwilayahnya.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kata sambutannya sebagai pewakilan dari pemerintah daerah yang melaksanakan Nota Kesepakatan ini juga menyampaikan bersama.

“Ombudsman RI memberikan kekuatan kepada semun pimpinan daerah agar memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standarisasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, harapan setelah penandantanganan ini, Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten/ Kota memberikan pelayanan publik yang balk kepada daerahnya.”(***)

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply